Sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya, koalisi 8 organisasi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD hari ini kembali mengepung gedung DPR RI di Senayan untuk mendesak disahkannya revisi Undang � Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Delapan organisasi itu adalah DPP APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS( Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI ( Persatuan Perangkat Desa Indonesia), KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Indonesia), dan Parade Nusantara (Persatuan Rakyat Desa Nusantara).

Sejak pagi, ribuan peserta aksi yang berasal dari berbagai belahan penjuru Indonesia itu sudah tiba di kompleks Gedung DPR RI. Mereka berorasi secara bergantian sambil menyanyi, yel-yel dan membentangkan spanduk berisi tuntutan agar revisi UU Desa diketok hari ini (5/12). Aksi yang sempat diwarnai pembakaran ban bekas ini akhirnya direspon oleh pimpinan DPR RI dengan menemui perwakilan mereka.

Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima sejumlah perwakilan massa masuk ke dalam gedung DPR RI. Keduanya kemudian menerima aspirasi terkait Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam kesempatan ini, disepakati bahwa DPR RI akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah, DPR RI, maupun perwakilan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD.

"Jadi kami telah menyepakati pada hari ini bahwa akan memulai dilakukan koordinasi dan membentuk kelompok kerja (pokja) bersama antara DPR dengan perwakilan organisasi kepala desa untuk membahas bersama hal-hal yang diharapkan atau aspirasi dari para kepala desa terkait revisi UU Desa," kata Puan dalam konferensi pers usai menerima perwakilan Apdesi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023).